Sampang, 10/9 (Media Madura) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang hanya bisa merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 207.240.000 dari target Rp 855.433.250 atau dipresentasikan mencapai 24,23 persen. Padahal, jenis kontribusi PAD dihasilkan ada delapan jenis. Jumlah itu merupakan akumulasi sejak bulan Januari hingga Juli tahun anggaran 2017.

Dibandingkan tahun lalu saat instansi tersebut masih satu naungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pencapian realisasi PAD sebesar 63,31 persen.

Kepala Dishub Sampang M Zuhri mengakui bahwa memiliki banyak kendala untuk mencapai target PAD. Zuhri pun tak menampik semua jenis kontribusi PAD di instansinya juga banyak belum tercapai.

“Uji KIR insya Allah bisa akhir tahun. Karena ramainya mulai Oktober-Desember,” ucapnya, Minggu (10/9/2017).

Untuk jenis kontribusi lainnya, terutama retribusi parkir, Zuhri mengaku pesimistis bisa mencapai target. Karena parkir terdapat gangguan akibat fluktuasi jalan. Dia berdalih sering terkendala kegiatan maupun pembangunan jalan dan drainase di kawasan retribusi parkir.

“Jadi ini yang menjadi kendala bagi kami. Tapi insya Alaah diupayakan untuk memenuhi target,” katanya.

Pihaknya berjanji akan meningkatkan capaian target PAD sampai akhir tahun nanti. Namun, dia tidak yakin bisa mencapai target 100 persen.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD. Tapi untuk 100 persen susah. Saya bisa berjanji realisasi bisa 60 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang M Zurqoni meminta Dishub untuk menggenjot realisasi PAD secara optimal. Sebab, PAD akan menstabilkan neraca keuangan pemerintah daerah.

“Harus digenjot terus agar capaian dan realisasi PAD bisa sesuai target,” tandasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Sampang Moh Anwar Sanusi menyayangkan progres kerja OPD jauh dari harapan. Baik dari sisi serapan anggaran, peningkatan pendapatan, dan perencaan. Persoaln di eksekutif disebut amat kompleks sekali.

“Peningkatan PAD ini memang harus ditangani serius. Ini menjadi agenda kami untuk menanyakan PAD dan serapan anggaran. Kami akan pantau sampai dua bulan ke depan,” tuturnya.

Apalagi, banyak perencanaan yang amburadul. Hal tersebut juga menjadi atensi Komisi III. Nah, semua persoalan seperti rendahnya pengelolaan PAD, rendahnya serapan anggaran, dan perencanaan yang ditemukan bersamalah akan ditindaklanjuti.

“Kami akan tanyakan semua satu per satu. Karena buruknya progres kinerja OPD akan berdampak buruk pula bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan