Sampang, 21/7 (Media Madura) – Kejaksaan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur mengincar dua DPO kasus dugaan tindak pidana korupsi. Mereka tersangka Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melibatkan Rofik Firdaus, dan Abdul Kowi, tersangka kasus pesangon dewan jilid II perionde 2004-2009.

“Kita terus berkoordinasi memantau gerak gerik tersangka ini dengan pihak terkait, menyerahkan diri sebelum dijemput paksa,” tegas Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sampang Yudi Arianto Tri Santoso, Jumat (21/7/2017).

Yudi menerangkan, pihaknya sudah mengantongi keberadaan dua DPO kasus tipikor tersebut. Namun dengan alasan penyidikan, ia tak mau menyampaikan secara gamblang.

Di sisi lain, dirinya mengakui kesulitan melakukan penangkapan tersangka. Mengingat banyak akses melarikan diri dan keterbatasan informasi.

“Informasi terbaru beberapa bulan yang lalu mereka ini (DPO-red) berada di luar Sampang, khususnya di Jatim, tapi kadang selalu berpindah-pindah, kita kesulitan karena informan terbatas,” terang Yudi.

Untuk itu, pihaknya kembali mengingatkan tersangka agar segera mungkin menyerahkan diri sebelum proses jemput paksa seperti para DPO kasus lain.

Sekedar diketahui, dalam kasus BSPS, Kejari Sampang sudah menetapkan tersangka. Di antaranya, Nur Holis, Sunarto Wirodo dan Rofik Firdaus. Nur Holis diganjar hukuman 1,6 tahun, Sunarto Wirodo meninggal dunia sebelum diputus. Sedangkan Rofik Firdaus divonis lima tahun penjara usai sidang in absentia.

Keterlibatan, Rofik Firdaus tak lain pemilik toko bangunan, yang merupakan keluarga Sunarto Wiroda. Keduanya diduga kuat terlibat melakukan manipulasi realisasi BSPS.

Bantuan yang diberikan tidak utuh. Penerima bantuan langsung diberi bahan bangunan seharga Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. Padahal, seharusnya penerima bantuan mendapatkan bahan bangunan senilai Rp 7,5 juta.

Sedangkan untuk kasus pesangon dewan bermula dari semua anggota dewan periode saat itu yang berjumlah 45 orang menerima pesangon dengan keputusannya sendiri, rata-rata Rp 50 juta per orang terkecuali pimpinan dewan yang menerima lebih. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) mengakibatkan kerugian senilai Rp 2,1 miliar.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan