Pamekasan, 12/7 (Media Madura) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta kepala desa (Kades) di 13 kecamatan agar berhati-hati dalam merealisasikan dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, jika pengelolaan itu main-main apalagi sampai cenderung merugikan negara, maka siap-siap pemerintah desa menghadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk dilakukan audit. Audit tersebut terkait pengelolaan DD melalui Inspektorat untuk mengetahui transparansi keuangan di tingkat desa.
“Satu yang kami minta, agar Kades hati-hati mengelola DD ataupun ADD. Artinya harus betul-betul tepat sasaran,” katanya, Rabu (12/7/2017).
Selama ini, tambah mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan ini, dirinya bersama dengan Inspektorat sudah melakukan pemantauan terhadap beberapa desa. Dengan dasar beberapa laporan masyarakat.
“Segala bentuk laporan masyarakat kami tindaklanjuti melalui Inspektorat,” tambah Ismail.
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, jika Kades yang bermain-main dalam mengelola DD atau ADD, maka akan rawan terjerumus dengan persoalan hukum. Sehingga hal itu harus menjadi perhatian kades dengan memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan desa.
“Setiap tahun pengelolaan DD ini akan diaudit, makanya kami minta agar Kades berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ” pungkas Ismail.
Reporter: Rifqi
Editor: Zainol
