Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Busyro Karim baru saja mengukuhkan pejabat tinggi Pratama yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan daerah setempat selama setahun kedepan.
Namun, belum sampai mereka bekerja, publik malah menunjukkan pesimisme terhadap formasi Kepala SKPD, Badan dan Administrator yang baru tersebut.
Pasalnya, mereka yang mengisi pos pejabat penting masih terdiri dari muka-muka lama, bahkan nyaris tidak ada perubahan sedikitpun.
Ya, Bupati memang hanya merotasi saja, karena yang mengisi masih dengan nama dan orang lama. Mungkin lebih tepatnya hanya berganti casing saja, namun penggantinya tetap dari stok lama.
Dari hal itu, mungkin tidak salah jika publik kemudian merasa tidak yakin, bahwa mereka akan memberi perubahan penting dalam kebijakan dan perjalanan birokrasi di Sumenep.
Alasan kuat yang saya tangkap dari pesimisme publik itu, sebetulnya bukan persoalan wajah lama atau baru, melainkan lebih kepada track record yang selama ini khalayak saksikan. Bahwa hasil kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan publik.
Tidak hanya masyarakat biasa yang tampak ragu dengan keputusan Busyro Karim kali ini, pegiat lembaga swadaya masyarakat pun banyak yang mengungkapkan kepesimisannya seperti diberitakan sejumlah media massa.
Lagi-lagi bukan tanpa sebab, mereka yang kerap bersentuhan dengan aktifitas pemerintahan memang sudah beberapa kali memberi raport merah pada beberapa kepala Dinas lantaran kinerjanya yang dinilai buruk.
Yang artinya, kepemimpinan mereka dimasing-masing instansi tidak semuanya baik, meski beberapa juga menuai pujian lantaran kinerja yang ditunjukkan dan prestasinya.
Sayangnya, bagi orang nomor satu di Sumenep itu, “anak buah” nya tidaklah begitu, sehingga mereka pun tetap menjadi pilihan dan aman di kursi manisnya.
Namun…keputusan sudah di stempel, jabatan sudah disumpah. So, ibarat nasi sudah menjadi bubur, publik hanya bisa menunggu saja, apakah bubur itu dapat menjadi nasi kembali, atau bubur itu tetap menjadi bubur dan tak bisa dinikmati selamanya.
Oleh : Badrur Rosi