7:04 pm - Sunday June 25, 2017

Kurikulum Diferensiasi: Alternatif Bagi Kemajemukan Peserta Didik Jelang Moratorium UN

0 respond
Achmad Muhlis

*Oleh: Achmad Muhlis/

Akhir-akhir ini praktisi pendidikan di Indonesia dikagetkan dengan kebijakan Kemendikbud yang menghentikan sementara “moratorium” Ujian Nasional (UN), yang menjadi tolak ukur dan ruh bagi setiap lembaga untuk mengukur kompetensi peserta didiknya sesuai dengan standar kompetensi minimal tingkat nasional. Ada yang menganggap kebijakan ini terlalu terburu-buru, ada juga yang sepakat dengan kebijakan ini karena dianggap menjadi momok yang menakutkan bagi setiap peserta didik yang menjalaninya.

Hakikatnya menurut penulis, UN merupakan kegiatan serimonial yang tidak efektif dalam penyelenggaraannya tanpa ditopang oleh kebutuhan sarana dan prasarana yang memadahi, menyeluruh dan berkeadilan, tanpa harus mendikotomikan negeri dan swasta, atau kota dan desa, atau pegunungan dan pantai, atau miskin dan kaya. Sehingga pada akhirnya standar pendidikan nasional tidak bisa diukur hanya karena lulus pada penyelenggaraan UN

Realitasnya di lapangan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih sangat kental dan kelihatan adanya prioritas-prioritas bagi penyelenggara pendidikan tertentu yang mendapat suplai anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, misalnya, madrasah/sekolah di pelosok desa sudah pasti fasilitas pembelajarannya, baik berupa media, laboratorium, klinik tidak selengkap madrasah/sekolah di Kota, di samping tenaga pendidik dan kependidikan juga tidak seimbang untuk menjangkau penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa.

Sehingga menurut hemat penulis standar pendidikan nasional tidak bisa diukur hanya oleh UN karena terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang secara kasat mata, nampak dan jelas perbedaan penyelenggaran pendidikan antara di perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian pemerintah seyogyanya membuat trobosan-trobosan atau program yang berkeadilan dan marara mulai Sabang sampai Merauke “bukan hanya slogan”, salah satunya adalah dengan membenahi kurikulum yang selama ini menjadi beban pendidik dan peserta didik sebagai akibat dari kebijakan yang tidak adil dan merata. Keragaman kurikulum menjadi keniscayaan bagi setiap penyelenggara pendidikan dengan mempertimbangkan potensi lokal “local wisdom”, bukan hanya mempertimbangkan potensi “proyek” dan afiliasi politik.

Saat ini keragaman kurikulum yang dibutuhkan adalah kurikulum yang menantang dan mempertimbang kompetensi dan kemampuan siswa. Yakni kurikulum yang mempunyai karakter cepat belajar, mampu menyelesaikan problem lebih cepat maupun keunggulan lainnya. Penyelenggaran pendidikan berupaya untuk memodifikasi kurikulum nasional dan lokal dengan penekanan pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem eskalasi yang dapat memacu dan mewadahi secara integrasi pengembangan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Inilah yang disebut kurikulum diferensiasi lebih berkeadilan sebagimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Diferensiasi kurikulum disiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memang memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan siswa normal lainnya (regular). Oleh karena itu dalam layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus mupun siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa tidak boleh disamakan dengan siswa regular di kelas normal karena realitanya siswa akselerasi berkebutuhan khusus sangat berbeda, baik dalam kecerdasan, kemampuan maupun minat sehingga tidak mungkin disamakan dengan siswa regular, sebagaimana tertuang dalam UU No 20 Tahun 2013 tentang sisdiknas, pasal 5 ayat 4: “Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”, pasal 12 ayat 1: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”, pasal 32 ayat 1: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa“. Hal ini juga dikuatkan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 52: ”anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus”.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan di atas, maka penyelenggaran pendidikan di Indonesia tidak akan terjadi ketimpangan pelayanan bagi peserta didik, baik yang memiliki kecerdasan istimewa atau berkebutuhan khusus untuk dapat menyelesaikan program studinya tanpa harus menunggu atau terhambat oleh teman lain yang berbeda kualitas intelegensinya. Demikian pula peserta didik yang memiliki kelemahan dalam proses percepatan penyelesaian program studinya, tidak akan terpaksa dan dipaksa untuk mengikuti pola dan cara belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih. Upaya pemerintah dalam hal ini dapat memenuhi pelayanan pendidikan yang berkeadilan sosial dan efektif pada semua peserta didik atau pada semua jenjang pendidikan.

Pemerintah sebagai penguasa,  memiliki otoritas, wewenang dan kekuasaan dengan memberikan peluang serta kesempatan kepada pengelola madrasah/sekolah untuk mencapai konsensus dan kerja sama dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh madrasah/sekolah.

Talcott Parsons sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiardjo, yang cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif. Dalam perumusannya, Talcott Parsons mengatakatan “kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Teori ini seyogyanya oleh pemerintah (pembuat kebijakan) untuk dijadikan acuran dan dasar untuk “menekan dan memaksa“ madrasah/sekolah untuk melakukan pembenahan memalui pengembangan kurikulum berdiferensiasi, sebagai salah satu alternatif menjawab kegelisahan praktisi pendidikan dalam mengelalo, mengembangkan serta mengarahkan peserta didik agar lebih baik dan bermakna bagi agama, bangsa dan negara.

Dari sinilah penyelenggara pendidikan madrasah/sekolah khususnya akan memiliki keleluasaan, kemampuan dan kekuatan secara politis maupun aplikatif untuk mengembangkan potensi peserta didiknya serta akan memiliki standar pendidikan nasional tanpa harus mengabai potensi lokal.

Akhirnya kurikulum ini, dapat dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan, yang berarti kegiatan pembelajarannya akan berpusat pada peserta didik. Wallahua’lam bis shawab.

Penulis adalah peserta Program Doktor Universitas Muhammadiyah Malang / ach_muhlis@yahoo.co.id

Don't miss the stories followMedia Madura and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Rayakan Muharram dengan “Pesta Rakyat”

Refleksi Maulid Nabi: Pola Komunikasi ala Rasullullah, Keteladanan yang Terlupakan?

Related posts
Your comment?
Leave a Reply